(1) Jumlah Komisi DPRD adalah 3 (tiga) Komisi.

(2) Komisi terdiri dari :

a. Komisi A;

b. Komisi B;

c. Komisi C.

(3) Penjabaran pembidangan masing-masing Komisi yaitu :

a. Komisi A membidangi :

1) Pemerintahan Umum;

2) Ketertiban dan Keamanan Masyarakat;

3) Hukum, Perundang-undangan dan HAM;

4) Kepegawaian dan Aparatur Pemerintah;

5) Perencanaan Daerah;

6) Keuangan dan Aset Daerah (Aset Daerah);

7) Pengawasan;

8) Perizinan dan Penanaman Modal;

9) Organisasi Sosial Politik;

10) Organisasi Sosial Masyarakat;

11) Kependudukan dan Catatan Sipil ;

12) Pertanahan;

13) Pengembangan dan Penelitian;

14) Arsip Daerah, Pengelolaan Data Elektronik dan Pepustakaan;

15) Informasi dan Komunikasi;

16) Pemilihan Umum.

b. Komisi B membidangi :

1) Perindustrian dan Perdagangan;

2) Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima;

3) Perusahaan Daerah (Perusda);

4) Pertambangan;

5) Koperasi;

6) Perhubungan;

7) Perbankan;

8) Perkebunan;

9) Kehutanan;

10) Keuangan dan Aset Daerah (Keuangan);

11) Pengendalian Lingkungan Hidup;

12) Tata Ruang Kota;

13) Perumahan/Pemukiman;

14) Jalan;

15) Jembatan;

16) Irigasi;

17) Pemadam Kebakaran;

18) Pertamanan;

19) Kebersihan;

20) Pariwisata dan Kebudayan;

21) Pertanian;

22) Peternakan;

23) Perikanan dan Kelautan.

c. Komisi C membidangi :

1) Kesehatan Masyarakat;

2) Rumah Sakit;

3) Puskesmas/Puskesmas Pembantu;

4) Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan;

5) Pendidikan Masyarakat dan Keagamaan;

6) Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;

7) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

8) Sekolah Lanjutan Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Kejuruan;

9) SMU/Madrasah Aliyah/Kejuruan;

10) Kepemudaan, Olah Raga dan Pramuka;

11) Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

12) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

13) Pemberdayaan Masyarakat;

14) Keluarga Berencana;

15) Panti Asuhan Pemerintah Daerah;

16) Perguruan Tinggi.